Perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS) yakni Air Products and Chemicals Inc memutuskan untuk angkat kaki dari konsorsium proyek hilirisasi batu bara di Indonesia. Proyek kebanggaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini sejatinya diperlukan untuk menggantikan peran Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang sejauh ini masih diimpor.
Sebagaimana diketahui, Air Products membangun konsorsium bersama dengan dua perusahaan BUMN Indonesia, yakni PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan juga PT Pertamina (Persero).
Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengaku cukup terkejut dengan keputusan Air Products keluar dari proyek kerja sama hilirisasi batu bara. Mengingat, Presiden sendiri telah menerima kunjungan Chairman dan CEO Air Products beberapa waktu lalu.
Di samping itu, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) selaku salah satu mitra telah mempersiapkan kawasan ekonomi khusus seluas 585 hektar dan cadangan batu bara selama 20 tahun dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun.
“Jelas ini mempengaruhi peta yang ditetapkan pemerintah dalam substitusi LPG ke depan. Ini sudah dimasukkan Menteri sebagai green energy nasional,” ujar Singgih dalam acara Closing Bell CNBC Indonesia, dikutip Kamis (16/3/2023).
Oleh sebab itu, Singgih menilai apabila memang Air Products mundur maka pemerintah harus mempersiapkan langkah selanjutnya. Bagaimana memastikan bahwa proyek DME yang digadang-gadang bisa menjadi pengganti gas LPG ini bisa berjalan kembali.
Menurut Singgih proyek hilirisasi batu bara pada dasarnya memerlukan investasi yang cukup besar. Maka dari itu, pemerintah cukup adil bahwa proyek ini ditugaskan kepada perusahaan-perusahaan besar pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) (PKP2B) yang berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Awalnya memang pemerintah menetapkan bahwa royalti 0% ditetapkan untuk volume dme kemudian harga khusus. Namun apakah ini cukup, ini yang menarik karena dengan kondisi yang ada apalagi apakah DME cost ini ketemu dengan LPG impor ini menarik. Menurut saya memang kita gak sebatas melihat bagaimana aspek batu bara royalti atau harga. Kita pandang ini sebagai proyek baru chemical industri sehingga fiskal dan non fiskal harus diletakkan di situ,” katanya.
Seperti diketahui, Air Products memilih angkat kaki dari dua proyek gasifikasi batu bara RI. Dua proyek tersebut yakni proyek DME dengan PTBA dan Pertamina, dan juga proyek gasifikasi batu bara menjadi etanol dengan perusahaan Bakrie Group, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merespons Air Products dari proyek hilirisasi batu bara itu.
Luhut bilang, saat ini pemerintah tengah melakukan pembahasan penting mengenai kelanjutan program hilirisasi batu bara RI. “Saya rasa masih harus ada beberapa (pembahasan) teknis yang harus diselesaikan. Kita lihat lagi nanti (terkait penggantinya),” ujar Luhut ditemui di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Idris Sihite mengungkapkan, mundurnya Air Products dari proyek hilirisasi batu bara di RI karena belum disepakatinya skema bisnis dan juga aspek keekonomian antara perusahaan AS dengan konsorsium perusahaan Indonesia.
“Yang terjadi antara PTBA dan Air Products itu skema bisnis yang mungkin belum ketemu aspek keekonomian dan sebagainya,” ungkapnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (09/03/2023).
Sebelumnya, PTBA buka suara perihal mundurnya Air Products and Chemicals Inc di dalam proyek kerja sama hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Bahkan, perusahaan Amerika Serikat tersebut sudah menyampaikannya melalui surat yang dikirimkan kepada pemerintah Indonesia.
Direktur Pengembangan Usaha PTBA Rafli Yandra mengatakan pihaknya masih akan tetap berkomitmen menjalankan proyek gasifikasi sesuai arahan pemerintah. Sekalipun terdapat salah satu konsorsium yang mengundurkan diri.
“Jadi mengenai proyek coal to DME ini memang ada surat dari Air products untuk mundur sejauh ini kami belum klarifikasi tetapi kami sudah diskusikan dengan Kementerian terkait dan ini masih berproses bahwa kami tetap melanjutkan,” kata dia dalam konferensi pers, Kamis (9/3/2023).
Lebih lanjut, Rafli mengatakan proyek coal to DME merupakan langkah perusahaan dalam menjalankan pemerintah dalam bidang hilirisasi batu bara. Hal ini dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk berkontribusi dalam memenuhi energi nasional.